Panggah : Minyak Goreng Kemasan Jangan Diulur-Ulur Lagi

Kementerian Perindustrian meminta peraturan wajib kemasan untuk minyak goreng sawit (MGS) segera dilaksanakan. Tetapi Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) minta penerapan kebijakan itu diundur hingga tahun 2020.

“Pelaksanaan tentang wajib kemasan bisa langsung dijalankan karena hanya sekadar teknis di lapangan,” kata Dirjen Industri Agro Kemenperin Panggah Susanto saat menjadi Keynote Speaker dalam seminar bertema “Sudah Siapkah Fortifikasi Vitamin A Minyak Goreng Sawit Dilaksanakan” di Hotel Aryaduta, Tugu Tani, Jakarta, Rabu (14/2) lalu.

Seminar ini digelar Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (Paspi), menghadirkan pembicara Enny Ratnaningtya, Direktur Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan, Ditjen Industri Agro, Kemenperin, Prof Dr Soekirman, Koalisi Fortifikasi Indonesia, Dr Paul Wassell PT SMART Tbk, Prof Dr Purwiyatno Hariyad guru besar Teknologi Pangan IPB, dan Prof Dr dr Erni Hermawati Purwaningsih MS, guru besar Farmakologi FKUI.

Menurut Panggah, wajib kemasan ini penting karena menyangkut kesehatan dari minyak goreng itu sendiri.

“Kalau yang susah-susah gak bisa dilakukan ya mulai yang mudah saja dilakukan. Jangan kemauannya banyak kemampuannya gak ada. Jadi saya sarankan, kalau memang pertanyaan ini (fortifikasi) sulit dijawab paling tidak menjawab yang gampang dulu. Kemasan dulu,” katanya.

Menurut Panggah, minyak goreng curah banyak dampak negatifnya. Minyak goreng yang berkali-kali dipakai, dipakai lagi. Kalau tidak ada standard dan kemasan di situ dicantumkan segala macam syarat dan tanggung jawab. “Ini berbahaya sekali. Kalau ini aja dilakukan, kita sudah berbuat separuh baik,” katanya.

Soal kesiapan fortifikasi, menurut Panggah, pemerintah tidak akan campur tangan. Apalagi dia mengakui bahwa sawit memang berjasa banyak. Sawit merupakan penyumbang ekspor terbesar. Kontribusinya terhadap negara luar biasa.

“Nah sekarang mau dititipin misi yang sangat penting yaitu mengenai fortifikasi. Ini perlu didiskusikan, pemerintah ikut saja dan menunggu hasilnya. Kalau soal kemasan jangan diulur-ulur lagi deh, langsung saja dilaksanakan,” katanya. ass/jss

Share