SAWITPLUS – Uni Eropa telah melakukan perjanjian Union Delegated Act RED (Renewable Energy Directive) II. Dalam perjanjian itu Uni Eropa menghentikan penggunaan produk kelapa sawit untuk kebutuhan sehari-hari karena berdampak besar pada lingkungan.
Indonesia sebagai salah satu negara produsen kelapa sawit pun mengecam langkah tersebut. Kecaman dan ancaman sudah banyak dilontarkan pemerintah terhadap kebijakan tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menilai bahwa kelapa sawit komoditas andalan Indonesia yang juga dapat mengentaskan kemiskinan. Dia menegaskan bahwa tidak ada yang bisa mengganggu Indonesia dalam mengentaskan kemiskinan.
“Yang namanya CPO ini sangat erat kaitannya dengan pencapaian SDG termasuk pilar nomor satu poverty alleviation (pengentasan kemiskinan). Jadi kita tidak mau ini diganggu gugat apalagi dengan cara rumusan proteksionisme yang terselubung dengan penelitian-penelitian ilmiah,” ungkap Darmin saat memberikan pernyataan ke dunia internasional di Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Rabu (20/3/2019).
Darmin mencontohkan, dengan adanya perkebunan sawit maka terbuka lapangan kerja. Dengan adanya lapangan pekerjaan maka masyarakat dapat mendapatkan uang dan keluar dari garis kemiskinan.
“CPO (crude palm oil) kelapa sawit bagi Indonesia itu merupakan komoditi nomor satu. Bukan hanya devisa terbanyak tetapi juga mempekerjakan orang banyak sekali,” ungkap Darmin.
“(Sawit) employment nya 7,5 juta ditambah 12 juta direct employee. Apalagi kita liat small holders petani rakyat 2,6 juta hektar dan bisa pekerjakan 4,6 juta,” tambahnya.
Bukan hanya Darmin, Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan juga sepaham dan mengatakan bahwa kelapa sawit bisa menekan angka kemiskinan. Bahkan, menurut Luhut, Indonesia dipuji oleh banyak negara karena dapat menggunakan komoditas kelapa sawit untuk mengentaskan kemiskinan.
“Indonesia itu negara agraris, semua tergantung dengan pertanian. Lalu faktanya menyebutkan bahwa palm oil turunkan poverty (kemiskinan) kita di bawah 10%, di IMF World Bank kita dibilang champion karena palm oil turunkan kemiskinan,” ungkap Luhut.
Luhut menegaskan kepada Uni Eropa untuk meninjau kembali kebijakan penolakan sawit, karena menurutnya apabila sawit ditolak bagaimana pemerintah mau membela rakyat. Luhut menyampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun telah mengecam kebijakan penolakan sawit ini.
“Tolong (UE) lihat juga dari kaca mata kami, kalau presiden nggak bela ini, lalu kami bela rakyat kami bagaimana? Tadi presiden kasih statement keras soal ini,” jelas Luhut.(detikcom)
