SAWITPLUS – Pemerintah Indonesia siap melakukan perlawanan pada penolakan kelapa sawit yang dilakukan oleh Uni Eropa. Masalah ini juga siap dibawa ke Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO).
Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam Vincent Guérend menanggapi hal tersebut. Vincent mengatakan pihaknya tidak keberatan apabila Indonesia membawa masalah ini ke Badan Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlement Body/DSB) WTO.
“Saya pikir kalau ada ketidaksepahaman pada isu perdagangan, yang paling tepat memang dibawa melalui forum WTO. Itu cara paling benar,” ujar Vincent di kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Rabu (20/3/2019).
Vincent kembali menegaskan permasalahan perdagangan seperti ini sebaiknya diselesaikan melalui WTO. “Saya percaya setiap sengketa dagang memang harus diselesaikan melalui WTO,” tambahnya.
Dia menuturkan bahwa permintaan pasar di Eropa adalah kelapa sawit yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Bahkan, Vincent menyebutkan pihaknya pun mendukung semua upaya pemerintah Indonesia dalam mendukung kelestarian kelapa sawit dan lingkungan.
“Apa yang pasar kami inginkan adalah sumber CPO yang tersertifikasi dalam hal keberlanjutan. Kami mendukung upaya Indonesia melalui moratorium, replanting dan sertifikasi,” imbuhnya.
Vincent pun menilai bahwa pasar di Eropa cukup terbuka untuk Indonesia. Pasalnya, tidak ada tarif yang diganjar untuk kelapa sawit dari Indonesia untuk masuk ke Eropa.
“Jika anda bandingkan dengan India, India mengenakan bea masuk lebih dari 40% bagi produk sawit RI. Jadi sudah jelas kami punya pasar yang besar dan terbuka,” ungkap Vincent. (detikcom)