SAWITPLUS– Tagar maupun gerakan 2019GantiPresiden tutup buku. Deklarator gerakan itu, Mardani Ali Sera mengharamkan 2019 ganti presiden diteriakkan atau digaungkan lagi. Bagaimana dinamikanya?
“Ganti presiden sudah tutup buku. Saya nggak mau nyanyiin lagi, nggak mau hashtag lagi, karena itu pada masa kampanye,” ujar Mardani di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (3/5/2019).
Tagar 2019GantiPresiden digagas Mardani pada Maret 2018 dengan tidak menyebut dukungan terhadap salah satu pasangan capres-cawapres tertentu saat itu. Pada 6 Mei 2018, relawan 2019GantiPresiden dideklarasikan di Jakarta.
Deklarasi relawan 2019GantiPresiden tak hanya membagikan buku pedoman atau buku manual ke para relawan. Mereka juga membacakan aspirasi yang intinya menyatakan siap mengawal jalannya Pemilu 2019 agar lancar dan tertib.
2019GantiPresiden juga meramaikan dunia maya dengan tagar serupa. 2019GantiPresiden juga muncul dalam berbagai atribut seperti kaus, pin, gantungan kunci, takjil untuk berbuka puasa, dan tentu saja lagu 2019GantiPresiden yang dinyanyikan Mardani, Fadli Zon, dan politikus pro-Prabowo lainnya.
Tapi, gerakan 2019GantiPresiden rupanya tidak sepenuhnya mulus di lapangan. Gerakan ini sempat mendapat penolakan di berbagai daerah seperti Jawa Barat, Serang, Surabaya, maupun Riau. Banyaknya penolakan di berbagai daerah, membuat Mardani meminta gerakan 2019GantiPresiden dilakukan dengan elegan dan santun.
“Gerakan #2019GantiPresiden harus tetap menjaga karakter gerakan yang elegan, santun, dan cerdas. Karena ini gerakan mencintai negeri dengan cara mendidik masyarakat untuk berani, cerdas, dan tetap santun,” kata Mardani lewat keterangan tertulisnya, Senin (27/8/2018).
Tahun berganti, tepatnya di awal 2019, Imam Besar FPI Habib Rizieq Syihab menginginkan gerakan 2019GantiPresiden ditingkatkan menjadi 2019PrabowoPresiden. Saat itu, Prabowo sudah ditetapkan sebagai capres dan sudah memasuki masa kampanye Pilpres.
“Dalam sambutan saya yang singkat ini agar gerakan 2019 Ganti Presiden tidak boleh padam. Bahkan harus terus, terus ditingkatkan. Dan di awal 2019 ini saya ingin mengingatkan kepada semua pihak, sudah waktunya gerakan 2019 Ganti Presiden untuk kita tingkatkan menjadi gerakan 2019 Prabowo Presiden Republik Indonesia,” kata Rizieq seperti dikutip detikcom dari kanal YouTube FRONT TV, Senin (7/1).
“Gerakan perubahan tak bisa lagi dihentikan, gerakan perubahan tak boleh lagi untuk dihalangi, gerakan perubahan di Indonesia sudah jadi keniscayaan. Karena itu, di tahun 2019 ini kita harus lebih semangat, lebih termotivasi untuk melakukan gerakan perubahan,” ucap Rizieq.
Setelahnya, massa mulai meramaikan gerakan 2019PrabowoPresiden ketimbang 2019GantiPresiden. Hingga berselang 4 bulan kemudian atau pasca-Pilpres, Mardani mengatakan 2019GantiPresiden sudah tutup buku. Mardani menegaskan, mengharamkan gerakan tersebut.
“Saya dikenal penggagas hashtag 2019GantiPresiden. Per 13 April saya sudah mengharamkan diri tidak boleh teriak lagi ganti presiden. Sudah selesai. Kenapa? Karena itu sudah hari terakhir kampanye. Sekarang apalagi, sudah selesai kompetisinya. Kita kembali normal,” kata Mardani di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (3/5).
“Ganti presiden sudah tutup buku. Saya nggak mau nyanyiin lagi, nggak mau hashtag lagi, karena itu pada masa kampanye,” ujar Mardani.
Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin menyetujui sikap Mardani menghentikan aksi ‘2019 Ganti Presiden’. TKN menilai Mardani telah menunjukkan sikap kenegarawanan.
“Itulah sikap politik yang benar. Pak Mardani telah menunjukkan kenegarawanannya dalam menyikapi pilihan politik rakyat yang telah menentukan pilihannya pada 17 April 2019,” ujar jubir TKN Ace Hasan Syadzily ketika dihubungi pada Sabtu (4/5/2019).
PAN enggan berkomentar lebih jauh terkait sikap Mardani itu. PAN mengaku tengah fokus mengawal suara hasil Pemilu 2019.
“Ya tentu kami tak bisa menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Mardani karena beliau punya pertimbangan sendiri. Tapi saya kira apa pun pandangan Pak Mardani, ya bagi PAN kami saat ini sedang fokus untuk penghitungan suara,” kata Sekjen PAN, Eddy Soeparno, di kantor DPP PAN, Jl Daksa 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (4/5/2019).(Detik.com)
